Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Pembayaran Hak Pemain Dijanjikan Hari ini

Written By Unknown on Selasa, 20 Agustus 2013 | 12.48

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Kekhawatiran pemain PSPS akan mogok kala menjamu Pelita Bandung Raya (PBR) sedikit berkurang. Para pemain pun sudah komit akan bermain menjamu PBR sore ini di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai, Selasa (20/8).

Hilangnya kekhawatiran mogok bermain tersebut salah satu faktornya adanya janji dari manajemen akan pembayaran hak - hak pemain. April Hadi, seorang pemain senior PSPS mengatakan dalam pembicaraan dengan manajemen PSPS, pembayaran hak pemain paling lama pagi ini, Selasa (20/8).

"Kita akan bermain besok. Tidak ada mogok bermain. Lagian manajemen bilang paling lama besok pagi (hari ini) akan dibayarkan," kata April Hadi pada Tribun,Senin (19/8).

Selain itu, April mengatakan kapten PSPS Isnaini juga sudah menegaskan PSPS akan bermain kala menjamu PBR. Begitu juga dengan para pemain senior PSPS lainnya.

"Kita kemarin sudah kumpul dan komit bermain. Nanti malam (kemarin malam) kita akan kumpul lagi," ucap April.

Mengenai adanya janji dari manajemen mengenai pembayaran hak pemain, juga dibenarkan oleh pelatih carateker PSPS Afrizal. "Memang sudah ada komunikasi dengan manajemen kemarin. Semoga saja ada," harap Afrizal.

Afrizal pun menegaskan, skuad PSPS akan bertanding menjamu PBR nanti. Mogok pemain sepertinya tidak terjadi dan diharapkan tidak ada.

"Ini saya sedang teknikal meeting. Mudah - mudahan tidak ada mogok main," harap Afrizal.

Sebelumnya, PSPS masih dalam bayang - bayang antara mogok bermain atau tidak. Walau sudah dua hari mengikuti latihan namun kekhawatiran para pemain akan mogok bermain kala menjamu PBR tidak bisa hilang.

Kekhawatiran mogok bermain tersebut semakin besar kala latihan ujicoba lapangan pada Senin pagi (19/8). Saat itu para pemain tidak ada yang datang mengikuti ujicoba lapangan di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai.

"Seharusnya kita ujicoba lapangan Senin pagi. Tapi ternyata pemain tidak datang dan masih menuntut," cerita Afrizal.

Dengan adanya komitmen para pemain tersebut, skuad PSPS siap melakoni laga sore nanti. Walau menjalani latihan hanya sebentar saja, namun Afrizal menyebut skuad PSPS tetap siap bertanding menjamu PBR nanti.

Afrizal mengakui stamina para pemain belumlah kembali kebentuk semula. Sebab latihan fisik hanya sebentar padahal libur pemain cukup lama. Namun Afrizal mengatakan dalam pertandingan nanti pihaknya akan menerapkan strategi agar stamina pemain tidak cepat terkuras.

"Ada tekniknya untuk mengatasi stamina agar tidak cepat terkuras. Itu yang akan kita terapkan nantinya," kata Afrizal.

Selain itu, skuad PSPS terancam tidak diperkuta oleh skuad intinya. Seba dilatihan terakhir, pada Minggu pagi lalu, beberapa pemain masih absen. Seperti Camara, Novi, Gusripen dan beberapa pemain lainnya. (*)


12.48 | 0 komentar | Read More

Hari Ini Sidang Gugatan WIN di DKPP

Laporan: Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Meskipun tahapan Pilgubri 2013 sudah masuk masa kampanye, namun pasangan bakal calon perseorangan Wan Abubakar-Isjoni (WIN) masih optimistis bisa masuk menambah bursa calon yang ikut bertarung 4 September mendatang. Pasangan ini tetap berjuang hingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta dengan persiapan dokumen yang lebih matang.

Menjelang berangkat ke Jakarta, Wan Abubakar sempat ditemui Tribun di rumahnya, Senin (19/8) kemarin. Ia menegaskan, hari ini bakal digelar sidang pertama di DKPP terkait penggugurannya di KPU Riau.

"Dalam ketentuan KPU Riau bahwa calon perorangan, WIN sudah dinyatakan gugur. Itu tidak benar dan hanya versi KPU Riau. Kita menganggap belum mengatakan gugur, dan jangan sekali-kali KPU Riau menyatakan WIN sudah tiada," tegas Wan Abubakar.

Ia juga tegas menantang KPU untuk mengadu kebenaran di tingkat DKPP. Alasannya, hasil sidang di DKPP merupakan keputusan hukum mengikat yang lebih tinggi. Hal itu sedang berproses. Sementara itu, katanya KPU Riau lemah dan tidak sempurna memahami keputusan PTUN  Pekanbaru yang memenangkan gugatan WIN sebelumnya.

"Itu salah satu faktor kita menganggap tidak sah pernyataan KPU yang mengatakan kita gugur," ujar anggota DPRRI itu.

Menurutnya, KPU Riau juga inkonsistensi memahami proses yang sedang berlangsung di DKPP. Begitu juga inkonsistensi memahami aturan verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan sebagai eksekusi terhadap putusan PTUN Pekanbaru. Misalnya, dalam aturan tidak pernah ada kewajiban pengisian form tabel bantu dalam verifikasi faktual, namun KPU Kabupaten Kota menjadikan hal tersebut sebagai kewajiban.

"Padahal sebelumnya KPU secara terang mengatakan bahwa tabel bantu bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan tuntutan undang-undang. Tetapi dukungan kami dianggap tidak sah gara-gara KPU Kabupaten/kota meberatkan hal tersebut," katanya.

Digelarnya sidang pertama oleh DKPP, katanya karena tuntutan WIN dikabulkan sebagai tempat pengujian kebenaran kedua belak pihak.  Artinya, tuntutan WIN  memenuhi syarat. Dalam sidang DKPP, akan diminta pertangungjawaban KPU menggugurkan WIN.

Oleh karenanya, KPU diminta fokus menghadapi gugatannya yang sudah menjadi agenda di DKPP. Jika sekiranya WIN diloloskan,
KPU harus legowo menerima keputusan tersebut, karena keputusan bersifat mengikat.

"Kami menjalani hak kami untuk melakukan ini, hendaknya KPU hati-hati, terhadap akibat hukum yang akan terjadi pada KPU Riau. Jangan anggap sepele perjuangan WIN," katanya.

Menurutnya, pihaknya sangat diuntungkan dengan sikap KPU yang sudah membeberkan ke media massa pasangan WIN sudah gugur. Diyakini, hal itu membuat  masyarakat umum bertambah simpatik kepadanya.

"Apalagi, Kasus yang dihadapi KPU Riau bukan saja masalah WIN, ini membuat saya sangat prihatin. Karena mereka keliru dengan keputusannya," kata politisi PPP ini.

Lebih lanjut Wan menyebutkan, KPU Riau sengaja mengupayakan menggugurkan dirinya karena ada indikasi keberpihakan KPU terhadap salah satu pasangan calon. Namun, ia tidak mau berspekulasi untuk menyebutkan salah satu calon yang dibeck up KPU Riau.

"KPU sudah secara terstruktur dan sistemik mendeskreditkan WIN Indikasi KPU dipengaruhi oleh pasangan calon lain ada. Jelas tidak adil," katanya.

Selain itu, Wan juga mengharapkanagar jadwal pemilihan  diundur supaya lebih fair kalau sekiranya pihaknya bisa kembali masuk. Apalagi, katanya tim WIN masih konsisten, kompak dan solid, sehingga belum pernah menggabungkan diri ke tim pasangan lain.

Sementara itu, ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli mengatakan pihaknya  baru menerima SMS dari staf DKPP bahwa hari ini ada sidang atas gugatan WIN. Meskipun melalui SMS Edy berpositif thinking bahwa SMS itu benar berasal dari DKPP. Sehingga pihaknya berusaha hadir dalam sidang tersebut.

"Kita usahanakan datang, ini kesempatan kita klarifikasi, ini kehormatan bagi kita untuk menjelaskan semuanya, meskipun pokok perkara tak jelas dan lainnya tak jelas," katanya.

Edy mengaku siap menghadapi gugatan WIN di DKPP, sehingga ia berjanji akan menjalankan keputusan DKPP nantinya.

Terkait jadwal Pulgubri, selama tidak ada keputusan untuk mengubah tahapan, maka akan terus berlanjut. Karena, KPU hanya menjalankan perindang undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan kita cepat-cepat mengubah jadwal dan tahapan. Apalagi jadwal dan tahapan ditentukan berdasarkan pleno sesuai ketentuan berlaku. Apalagi sidang di DKPP belum tentu juga hasilnya. Yang jelas kita ikuti bagaimana prosedurnya," tandasnya. (*)


12.48 | 0 komentar | Read More

Surat Suara Rusak di Kampar dan Inhil Hampir 2000

Laporan: Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU  - Meskipun KPU Riau percaya dengan rekanannya yang mencetak surat suara Pilgubri 2013, namun jumlah yang rusak semakin mengalir. Data tersebut belum masuk secara rinci ke KPU Riau, namun secara lisan sudah dibeberkan di dua kabupaten jumlah surat suara rusak mencapai 2000 lembar, dari berbagai kategori kerusakannya.

"Laporan KPU kabupaten/kota belum semuanya masuk, jadwalnya tanggal 21 Agustus. Namun, secara lisan, yang terbanyak itu di Kampar dan Inhil. Di kampar melebihi 1000 lembar sedangkan di Inhil melebihi 900 lembar," ujar ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli kepada Tribun, Senin (19/8).

Jumlah kerusakan surat suara itu belum final, berkemungkinan bakal bertambah lagi. Sedangkan di 10 Kabupaten/kota lainnya belum ada laporan secara lisan kepada KPU. Alasannya, proses sortir dan pelipatan masih berlangsung.

Dikatakan Edy Sabli, proses penyortiran dan pelipatan selalu diawasi Panwaslu. Setiap hari KPU Kabupaten/kota membuat Berita Acaranya. Sehingga pasangan calon tidak perlu khawatir karena semua yang rusak dipastikan diganti oleh perusahaan yang mencetak surat suara tersebut.

"Semua tanggungjawab rekanan, tidak ada lagi biaya tambahan dari kita, termasuk biaya akomodasi antar jemput," katanya.

Ketentuan itu juga sudah diantisipasi dalam kontrak kerja. Berdasarkan komunikasi dengan rekanan, Edy Sabli memastikan kondisi yang dialami Riau juga dialami provinsi lain seperti Jatim.

"Surat suara di Pilgun Jatim juga dicetak oleh rekanan kita.  Perusahaan itu sudah bonafit,  mereka juga dapat proyek nasional mencetak alquran," katanya.

Sedangkan surat suara yang rusak akan dimusnahkan sesuai proses pemusnahan dokumen negara. (*)


12.48 | 0 komentar | Read More

BPOM Pekanbaru Sisir Keberadaan Susu Dumex Berbahaya

Laporan: Nasuha

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terus menyisir keberadaan susu bermerek Dumex di sejumlah swalayan dan toko-toko di Pekanbaru. Ini dimaksudkan untuk mencegah peredarannya ke masyarakat, karena disinyalir susu berbahaya ini sudah beredar hingga ke Pekanbaru dan beberapa kota lainnya di Provinsi Riau.

"Anggota kita sudah terus melakukan pemantauan di beberapa tempat di Pekanbaru dan daerah Belum Ditemukan Di Pekanbarulainnya. Apakah sudah ada dipasarkan di daerah kita ini,"ujar Kepala Balai POM Fanani Mahmud kepada Tribun Senin (19/8) saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Fanani, tim yang diturunkan ini sudah melakukan penyisiran dalam seminggu ini. Hasil yang ditemukan di lapangan belum ada satupun produk susu berbahaya itu ditemukan. Namun meskipun demikian, tim pemantau dari Balai ini terus melakukan pemantauan.

"Hingga saat ini belum ada temuan mengenai keberadaan susu yang dimaksud itu. Memang dari keterangan Distributor di Kepri juga produk tersebut tidak di pasarkan ke Pekanbaru,"ujar Fanani.

Namun, menurut Fanani, ini akan terus dilakukan sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya produk tersebut masuk ke Pekanbaru dan berbagai daerah lainnya di Provinsi Riau.

BPOM mengimbau warga Pekanbaru untuk tidak membeli dan mengonsumsi produk dengan nomor batch 06213B1, 06213B2 merek Dumex " Mamex 1" berberat bersih 600g nomor batch 04273B2, 05093B2, 05153B2, 05143T1,06053B2 merek Dumex "Dupro 2" dengan berat bersih 650g dan 04263B1, 05033B1, 05033B2, 05153B1, 04273B1, 04273B2.

Sebagian susu produksi Danone Dumex Malaysia itu diketahui mengandung Whey Protein Concentrate 80 yang tercemar bakteri clostridium botulinum. Jika dikonsumsi akan menyebabkan diare dan gangguan syaraf terutama untuk anak-anak.

Menurut keterangan BPOM tidak semuanya Dumex Mamex 1 dan Dumex Dupro tidak aman dikonsumsi, karena jika nomor batch yang tidak ada disebutkan di atas, aman dikonsumsi, karena tidak mengandung bahan baku WPC 80 yang terdekteksi tercemar bakteri clostridium botulinum.

"Yang bahaya itu hanya yang memiliki batch yang disebutkan, makanya kalau mau beli silahkan dilihat kode batchnya itu,"ujar Fanani.

Dumex Mamex 1 merupakan susu formula untuk anak usia 0- 12 bulan, sedangkan Dumex Dupro 2 susu formula lanjutan untuk usia 6 bulan ke atas.

Sebelumnya, susu ini sudah membuat heboh warga di kota Batam, karena pihak BPOM Batam juga sudah menarik ribuan susu berbahaya ini dari pasaran.

Sementara itu, sejumlah warga Pekanbaru mengaku khawatir mendengar informasi adanya peredaran susu yang mengandung bakteri berbahaya tersebut. Seperti Risna misalnya, warga Jalan Hangtuah ini mengaku keberadaan susu berbahaya ini membuat keluarganya khawatir.

"Khawatir juga mas, karena saya punya si kecil yang masih mengkonsumsi susu. Mudah-mudahan saja pihak terkait bisa menarik susu berbahaya ini secepatnya,"ujar Risna kepada Tribun.

Ibu rumah tangga lainnya Tari juga mengaku hal yang sama, dirinya juga khawatir mendengar informasi keberedaan susu mengandung bakteri tersebut. Untuk itu, ibu dari dua anak ini memilih untuk memberikan ASI saja kepada anaknya.

"Kalau sebelumnya saya sering juga beli susu Formula, tapi dengar banyak info adanya bakteri dan zat berbahaya di susu makanya jadi takut. Akhirnya kasih saja,".(*)


12.48 | 0 komentar | Read More

Disdik Audit Kepsek SDN 42

Laporan: Hendra Efivanias

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepemimpinan Kepala SDN 42 Pekanbaru, Nurhasanah SPd digugat para guru. Kepala sekolah tersebut dinilai kurang tranparan dalam hal pengelolaan keuangan sekolah. Bahkan, memanfaatkan uang infaq sekolah diluar dari keperluan siswa secara langsung. Namun, Nurhasanah menganggap tudingan tersebut justru disebabkan para guru enggan mengikuti aturan disiplin sekolah.

Sebelumnya, 29 pendidik dan tenaga kependidikan di SD tersebut membuat surat pernyataan yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan kepemimpinan Nurhasanah. Tak tanggung-tanggung, dalam surat pernyataan itu mereka juga menuangkan sembilan butir alasan.

Seperti, Nurhasanah dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembelanjaan dana BOS dilakukan sendiri tanpa pernah memusyawarahkannya bersama majelis guru. Majelis guru juga tidak pernah tahu rincian pembenjaan yang menggunakan dana BOS.

Penggunaan dana BOS pun tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Para guru mencontohkan, dalam RKAS dianggarkan dana untuk siswa miskin atau kurang mampu memakai dana BOS. Tapi sekarang dana itu justru ditiadakan. Saran dari guru-guru pun tidak pernah diterima.

Uang lomba siswa yang mendapat juara di sejumlah iven juga tidak diberikan. Akibatnya orangtua siswa yang mengikuti lomba tidak senang dan berniat memindahkan anaknya. Lalu, pada bulan Mei lalu, Nurhasanah juga memakai uang infaq sekolah sebesar Rp 7.000.000 dengan alasan ingin memperbaiki mushola. Nyatanya, guru-guru menganggap tidak banyak perubahan yang terjadi pada Mushola itu. "Hanya pintu dan sejumlah sajadah saja yang baru," ungkap salah seorang guru.

Ironisnya, sampai saat ini laporan penggunaan uang infaq itu belum diserahkan oleh Nurhasanah. "Sampai sekarang saya belum menerima bukti pemakaian uang itu. Kalau memang ada belanja, tentu ada kwitansinya," ungkap Hj Jismita SPd, pengelola uang infaq SDN 42 kepada Tribun, Senin (19/8).

Menurut Jismita, berdasarkan kesepakatan selama ini, infaq tersebut ditujukan untuk membantu anak yatim mulai kelas I hingga VI. Disamping itu untuk membiayai perobatan siswa yang mengalami kecelakaan saat ada di lingkungan sekolah. Infaq ini dikumpulkan setiap hari Jumat oleh guru kelas masing-masing. Jismita juga membuat catatan tertulis pendapatan maupun pengeluaran uang infaq tersebut.

Jismita mengaku sempat beberapakali ditanya guru-guru lain terkait penggunaan uang infaq itu. Namun, karena tidak ada penjelasan dari kepala sekolah, ia tidak tahu menjawab apa. Jismita mengaku sulit tidur karena takut uang infaq tersebut disalahgunakan.

Dalam mengambil keputusan rehabilitasi dan pengecatan sekolah, Nurhasanah pun tak pernah memusyawarahkannya dengan guru. Demikian pula saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu. Adanya penambahan daya tampung serta penetapan besaran biaya seragam siswa baru tanpa sepengetahuan guru.

Ironisnya, Nurhasanah kerap menyebut-nyebut bahwa kehadirannya di SDN 42 sengaja diangkat Kepala Dinas Pendidikan, Prof Dr Zulfadil SE MBA. "Dia bilang kehadirannya disini untuk mengangkat batang terendam. Istilahnya sekolah kami ini sudah sangat buruk," ujar seorang guru kepada Tribun. Tak hanya membawa nama Kadisdik, Nurhasanah juga kerap menyebut bahwa dirinya saudara sepupu Walikota Pekanbaru.

Atas berbagai masalah ini, hubungan kepala sekolah dengan guru serta personel sekolah tidak harmonis. bahkan para guru merasa kegiatan belajar mengajar terganggu akibat masalah ini. "Mengajar sudah kurang nyaman rasanya," kata Jismita.

Akibat keberatan guru itu, Disdik melakukan audit ke SDN 42. Audit yang dilakukan langsung oleh Kepala Bidang TK dan SD Disdik Pekanbaru, Naguib Nasution SPd tersebut berlangsung kurang lebih empat jam. Namun sayang, Naguib enggan membeberkan semua hasil auditnya itu. Dihadapan para guru ia hanya menjawab beberapa poin keberatan.

Terkait dana BOS, Naguib menegaskan tidak ada kewajiban kepala sekolah membeberkan secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Namun, sekolah harus memampang garis besar penggunaan dana BOS di tempat yang bisa dibaca semua guru. Ia juga menginstruksikan kepada kepala sekolah agar tetap mempertahankan bantuan bagi siswa miskin dari dana BOS.

Naguib juga membenarkan langkah kepala sekolah dalam memanfaatkan uang infaq. Menurut dia, infaq yang dikumpulkan adalah untuk sekolah. Artinya bukan dikhususkan bagi anak yatim. Dengan demikian, penggunaan uang infaq asal demi kepentingan sekolah tetap dibenarkan. Hanya saja, kepala sekolah mestinya mengkomunikasikan perubahan program itu kepada guru.

Uang infaq sebesar Rp 7.000.000 yang dipinjam pun jelas penggunaannya untuk perbaikan Mushola. "Kepala sekolah sudah menunjukkan kwitansi pembelian berbagai barang. Seperti pembelian kain sarung, pembelian tikar, pembuatan pintu dan penggantian atap. Total biayanya tepat Rp 7.000.000," tuturnya.

Ditanya terkait hasil audit lainnya, Naguib enggan menjawab. Menurut dia, ada beberapa hasil audit yang tidak bisa dibeberkan langsung. Naguib akan membuat laporan tertulis dan menyampaikannya ke Kadisdik. Nantinya, Kadisdiklah yang berwenang memutuskan nasib Nurhasanah di SDN 42.

"Kalau ada aspirasi meminta kepala sekolah dimutasi, itu bukan kewenangan saya untuk menjawabnya. Saya hanya diminta melakukan pemeriksaan. Ini juga bentuk evaluasi atas kinerja kepala sekolah," tegas Naguib. Dia juga meminta guru agar bersabar dan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menurutnya, jika guru enggan mengajar, tentu akan merugikan siswa.

Saat itu, Tribun juga sempat mewawancarai sejumlah orangtua siswa baru SDN 42. Mereka mengeluhkan kebijakan sekolah yang menetapkan biaya seragam sekolah sebesar Rp 1 juta. "Itu jumlah yang besar sekali bagi kami," ungkap seorang wali murid yang enggan menyebutkan namanya. Namun, karena tak mau anaknya tidak sekolah, ia terpaksa harus membayar meski dengan cara mencicil.

Sayangnya, meski sudah membayar, seragam sekolah yang dijanjikan tak kunjung selesai. Buku tulis dan sejumlah alat perlengkapan belajar yang masuk dalam biaya itu pun belum dibagikan. Padahal kemarin proses belajar mengajar sudah mulai aktif.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun dari sejumlah orangtua siswa, tahun lalu biaya pembuatan seragam sekolah tidak sampai Rp 1 juta. Bahkan, lebih murah dibanding SD lain yang lokasinya bersebelahan dengan SDN 42 Pekanbaru itu. (*)


12.48 | 0 komentar | Read More

Disdukcapil Pekanbaru akan Lakukan Razia Pendatang Baru

Written By Unknown on Senin, 19 Agustus 2013 | 12.47

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU  - Pekanbaru sebagai daerah ibukota provinsi Riau, mengalami perkembangan yang pesat dan sekaligus menjadi pusat perdagangan dan jasa. Atas kondisi itu, Pekanbaru didatangi oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Baik dari daerah di Sumatera maupun Jawa, bahkan dari daerah di bagian timur Indonesia.

Atas kondisi itu pula, setiap tahun pendatang baru ke Pekanbaru tercatat mencapai ribuan. Di tahun 2012 saja mencapai tiga ribuan orang, dan pada tahun 2013 ini diperkirakan juga akan berjumlah sama.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, Zulfikar Boechari kepada Tribun, pendatang baru biasanya ke Pekanbaru terbanyak usai liburan Idul Fitri. Penduduk pendatang ini banyal berasal dari Sumatera Barat, Medan, Jawa, dan juga ada dari daerah lain.

"Pekanbaru memang ibarat gula yang selalu dikerubuni semut setiap tahun. Semutnya itu ya mereka yang ingin mencari hidup di Pekanbaru, baik untuk bekerja maupun berdagang. Untuk itu, kami meminta penduduk pendatang untuk melapor ke Ketua RT dimana tinggal, sehingga bisa didata," ungkap Zulfikar.

Untuk penduduk pendatang yang ingin tinggal di Pekanbaru lebih dari satu tahun, ulas Zulfikar, hendaknya menyertai diri dengan surat pindah dari daerah asal, sehingga bisa dicatat sebagai warga Pekanbaru.

"Jika belum memiliki KTP atau e-KTP, maka surat pindah tersebut sudah bisa langsung untuk mengurus KTP dan setelah KTP selesai bisa langsung merekamkan datanya untuk e-KTP. Jadi, tidak perlu lagi mengurus KIP dan KKP," jelas Zulfikar.

Kepada Ketua RT dan RW, kata Zulfikar, juga diharapkan untuk melaporkan penduduk pendatang kepada Lurah, sehingga Lurah bisa melaporkannya ke Camat dan Camat menyampaikan ke disdukcapil.

"Ini untuk kepatuhan administrasi penduduk, sehingga diketahui secara ril penduduk Pekanbaru ini. Kalau sekarang, kami mangakui banyak penduduk pendatang yang sudah bertahun-tahun tinggal di Pekanbaru masih menggunakan KTP daerah asalnya. Untuk itu, kami akan lakukan razia. Sejalan dengan itu juga dilakukan pendataan oleh Ketua RT dan ini sudah kami rapatkan dengan Camat," papar Zulfikar.

Selain itu, tambah Zulfikar, kepada pengusaha yang ada di Pekanbaru, dalam menerima karyawan diharapkan mengutamakan warga tempatan, sehingga membantu disdukcapil dalam tertib administrasi kependudukan.

"Sudah ada ketentuan bagi pengusaha untuk menerima karyawan dengan mengutamakan warga tempatan. Maka, kami harap itu dipatuhi, sehingga penduduk pendatang yang ingin bekerja di Pekanbaru mengurus surat pindah dari daerah asalnya," terang Zulfikar. (*)


12.47 | 0 komentar | Read More

36 Pendukung Ikhwanul Muslimin Tewas Dibunuh di Dalam Truk

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAIRO- Tigapuluh enam tahanan pendukung Ikhwanul Muslimin  (Persaudaraan sesama Muslim)  tewas dibunuh di Mesir, Minggu.

Aliansi Anti-Kudeta yang dipimpin Ikhwanul Muslimin, yang menuntut pengukuhan kembali kekuasaan Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan, menuduh polisi membunuh tahanan-tahanan itu ketika mereka dipindahkan.

"Aliansi Anti-Kudeta memperoleh bukti mengenai pembunuhan sedikitnya 38 tahanan anti-kudeta dalam sebuah truk yang membawa mereka ke penjara Abu Zaabal hari ini," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

           "Mereka dikabarkan dibunuh di dalam truk mereka dengan peluru tajam dan gas air mata yang ditembakkan dari jendela," tambahnya.

Menurut kantor berita Mesir MENA, "orang-orang bersenjata tak dikenal" berusaha membantu para tahanan itu, yang menculik seorang polisi.

Sebelumnya, kementerian dalam negeri mengatakan, tahanan-tahanan itu melakukan kekacauan ketika mereka dipindahkan ke penjara Abu Zaabal di Kairo utara, dan polisi "menangani keadaan tersebut".(antara)


12.47 | 0 komentar | Read More

KPK Panggil Bendahara Golkar Terkait Kasus Suap PON

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/8/2013). Bendahara Umum partai berlambang pohon beringin itu akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah No 6/2010 mengenai PON Riau.

"Dia (Setya) diperiksa sebagai sakisi untuk Pak Rusli Zainal," kata Pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, di kantor KPK, Jakarta.

Kedatangan Setya Novanto sempat tidak terdeteksi para wartawan. Ia justru diketahui bakal diperiksa sebagai saksi Rusli, ketika sudah berada di ruang steril komisi antikorupsi.

Sebelumnya, pada kasus ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di ruang kerja Setya Novanto di DPR. Begitu juga penggeledahan terjadi di ruang anggota DPR dari Golkar, Kahar Muzakir. KPK menduga ada jejak tersangka di ruang kedua petinggi Golkar tersebut dalam kaitan kasus Rusli. (*)


12.47 | 0 komentar | Read More

Kebijakan Australia Pengaruhi Mental Pencari Suaka

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Mark Copland, seorang aktivis sosial, menuding kebijakan yang diterapkan pemerintah maupun yang direncanakan pihak oposisi menyebabkan kekhawatiran bagi para pencari suaka yang sudah berada di Australia.

Partai Buruh yang berkuasa telah menerapkan "Solusi Papua Nugini", sedangkan Oposisi juga mengumumkan rencananya, termasuk mencabut hak pencari suaka untuk mengajukan banding.

Mark Copland dari Komisi Keadilan Sosial Katolik di Toowoomba mengatakan, retorik keras itu membuat para pencari suaka yang sudah berada di Australia resah mengenai masa depan mereka.

Ia mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan keras pencari suaka oleh kedua partai utama di Australia menyebabkan para pengungsi di Queensland selatan tidak bisa tidur.

"Saya menjelaskan kepada sejumlah pencari suaka tentang kebijakan pemerintah sekarang ini dan rencana Oposisi - mereka sangat khawatir, mereka meneteskan airmata," katanya.

"Saya benar-benar khawatir tentang implikasi kesehatan mental. Saya tahu pencari suaka di komunitas Toowoomba yang tidak bisa tidur pada malam hari karena khawatir tentang masa depan mereka." (*)


12.47 | 0 komentar | Read More

Pelaku Penembakan Polisi Gunakan Modus Baru

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika meminta aparat kepolisian semakin waspada. Sebab, aksi teror kini mengarah kepada petugas polisi.

Ia menilai pola teroris kini menggunakan modus baru terhadap penembakan polisi. "Kalau dulu kan dengan bom bunuh diri dengan sepeda motor masuk kantor polisi. Sekarang lewat menembak jarak jauh," ujar Pasek di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/8/2013)

Pasek mengatakan pihaknya mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Menurutnya, hal tersebut merupakan cobaan atas keberhasilan polisi mencegah terorisme.

"Jadi ada dendam khusus karena rencana teroris digagalkan," kata Pasek.

Ia yakin polisi mampu mengungkap kasus tersebut. Apalagi, aparatur negara yang diserang. "Bom bunuh diri gagal jadi disasar dengan sistem penembakan. Ini kan teror bukan sekedar teror karena korban sudah ada," ungkap Politisi Demokrat itu.

Diketahui, pelaku melakukan penembakan hingga tewas terhadap Aipda Kus Hendratma dan Bripka Ahmad Maulana Jalan Graha Bintaro,  Kecamatan Pondok Aren, Jumat pekan lalu. Pekan sebelumnya, terjadi penembakan terhadap rumah anggota Satuan Narkoba Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang.  Di pekan pertama Agustus, Aiptu Dwiatno  ditembak di kawasan Ciputat, sementara menjelang akhir Juli lalu, Aipda Patah Saktiyono ditembak di Cirendeu, Tangerang.
 
Selain rangkaian penembakan di Jakarta dan sekitarnya, jajaran Polri di daerah mendapat ancaman serangan bom. Pada 13 Mei  2013,  pos polisi di Jl Mitra Batik Kota Tasikmalaya dilempar bom Molotov. Tersangka kasus ini tewas ditembak setelah sebelumnya  menusuk anggota satuan lalu lintas Polres Tasikmalaya Kota, Aiptu Widartono.

Pada awal Juni, Mapolres Poso di Sulawesi Tengah, diserang pelaku bom bunuh diri. Dan, pada Sabtu (20/7) dini hari, giliran kantor Mapolsek Rajapolah, Tasikmalaya, diteror ledakan bom panci. (*)


12.47 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger