TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Ahmad Fikri yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Golkar Kampar pada Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) di Jakarta, 30 Agustus 2012 lalu, diterpa polemik. DPD II Golkar Kampar di bawah kepemimpinan Ahmad Fikri dituding merupakan boneka penguasa.
Hal itu pulalah yang menjadi alasan dari ketujuh Pimpinan Kecamatan (PK) untuk menolak Pelantikan Ahmad Fikri beserta seluruh Fungsionaris Golkar Kampar. Seperti telah dijadwalkan, pelantikan rencananya dilaksanakan pada 8 Desember 2012 nanti. Hal itu disampaikan saat tujuh PK mengunjungi Sekretariat Forum Wartawan Kampar (FWK) di Jalan Prof. M. Yamin, Senin (3/12/2012) pagi.
Ketua PK Bangkinang Irwansyah, yang dalam kunjungan itu selaku Ketua Forum Komunikasi PK Golkar di Kampar, menyebutkan, adapun ketujuh PK tersebut di antaranya, PK Bangkinang, Kampar Utara, Tambang, Kampar Timur, Siak Hulu, Perhentian Raja dan Kampar.
Menurut Irwansyah, Musdalub yang memilih Ahmad Fikri menggantikan Ketua DPD II sebelumnya Burhanuddin Husin, sarat dengan pemaksaan kehendak. Dikatakan, proses pelaksanaan Musdalub sejak awal sudah digesa. "Contohnya, saya aja baru dapat undangan jam 12 malam. Sementara besoknya sudah Musdalub. Ini kan aneh," ujarnya.
Irwansyah menambahkan, Ahmad Fikri dan Sekretarisnya Eka Sumahamid juga telah melanggar mekanisme partai untuk bertindak terlalu jauh. Pasalnya, jelas dia, belum lagi dilantik, Fikri cs mengatasnamakan DPD II Golkar Kampar menggelar Rapat Pleno untuk menggulingkan Syafrizal dari posisi Ketua DPRD Kampar. Dikatakan, para PK sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat itu.
Oleh karena itu, ia meminta agar DPD I Golkar Riau tidak melantik Ahmad Fikri cs, meski SK Struktur Kepengurusan sudah terbit. Ia juga meminta agar dilakukan Musdalub ulang yang lebih fair dan melibatkan seluruh elemen partai.
Permintaan itu, kata dia, telah disampaikan secara langsung kepada Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung yang mereka temui di sela-sela acara Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) di Pekanbaru baru-baru ini.
Kepada Akbar, Irwansyah mengatakan, suara dari akar rumput Golkar Kampar disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakrie di Jakarta. Ia mengancam, ketujuh PK itu akan mengundurkan diri jika permintaan mereka tidak segera ditanggapi. Sebab, ia mengklaim bahwa permintaan itu disepakati melalui Rapat Pleno fungsionaris PK.
Masih dalam kesempatan itu, Irwansyah juga menyinggung peranan politik kader partai di Parlemen yang dinilai sangat minim untuk meluruskan segala polemik internal partai. Bahkan, ia, dengan gamblang menyatakan bahwa Golkar Kampar telah terkontaminasi oleh campur tangan partai lain. "Sekali kuning tetap kuning," tegasnya tanpa menyebutkan nama partai lain yang dimaksudkan.
Irwansyah menuturkan, jika keadaan tersebut dibiarkan, maka akan merugikan partai berlambang Pohon Beringin itu sendiri. Apalagi, kata dia, agenda Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden sudah semakin dekat. Menurutnya, keadaan tidak normal justru akan melemahkan wibawa partai di mata partai lain.
Ketua PK Tambang Rusman yang juga ikut pada Musdalub lalu, menilai terpilihnya Fikri tidak prosedural. Diungkapkan dia, Musdalub sebenarnya tidak memenuhi kuorum dan sarat dengan praktik manipulasi data. "Jumlah peserta dicukup-cukupkan," jelasnya.
Menurutnya, banyak agenda partai lebih penting yang seharusnya dipikirkan ketimbang mengupayakan penggulingan PAW Ketua DPRD. Lantas, ia mengindikasikan, hasil Musdalub hanyalah ajang untuk memuaskan hasrat perebutan kekuasaan saja.
Saat dikonfirmasi via telepon seluler, Ketua DPD II Golkar Kampar terpilih Ahmad Fikri menanggapi datar. "Mereka memang sudah dipecat," katanya. Disebutkan, ada tiga PK yang dalam Rapat DPD II disepakati telah dipecat. Di antaranya, PK Bangkinang, Kampar Utara dan Tambang. "Tinggal membuat SK-nya aja lagi," tandasnya.
Ia menyebutkan, tiga PK yang mengklaim sudah mendapat dukungan dari empat PK lain adalah tidak benar. Dikatakan, empat PK lain sengaja diseret-seret tanpa disepakati dalam rapat pleno PK.
Menurut Fikri, suara sumir yang meminta agar pelantikan dibatalkan, sudah biasa. Dikatakan, mereka yang mencoba menggoyang struktur kepengurusan Golkar Kampar terpilih adalah kelompok yang memang tidak mendukungnya dari awal. "Zamannya demokrasi, semua bebas mengeluarkan pendapat. Jadi, sudah biasalah yang seperti itu. Tidak perlu terlalu ditanggapi," kata Anggota DPRD Kampar ini yang saat dihubungi sedang berada di Jakarta mengikuti Bimtek.
Diminta tanggapannya soal tudingan dirinya dan kawan-kawan sebagai boneka penguasa, Fikri juga menanggapi santai. Dikatakan, apapun isi tudingan itu adalah pandangan PK yang berseberangan dengannya. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Tuding Golkar Kampar Boneka Penguasa
Dengan url
http://pakanbarupos.blogspot.com/2012/12/tuding-golkar-kampar-boneka-penguasa.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Tuding Golkar Kampar Boneka Penguasa
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Tuding Golkar Kampar Boneka Penguasa
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar