Gaya Komunikasi Kasar Lebih Bahaya dari Koruptor?

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing menyesalkan adanya pembenaran dari masyarakat soal bahasa toilet yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam wawancara bersama Kompas TV. Emrus mengatakan, ada pandangan yang membenarkan ucapan kasar dilontarkan salam acara televisi selama itu ditujukan kepada koruptor.

"Menurut saya itu pandangan orang yang belum tahu teori komunikasi. Justru saya berpendapat komunikasi tidak beretika jauh lebih berbahaya daripada koruptor," ujar Emrus kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2015).

Emrus mengomentari hal tersebut dari aspek keilmuwan. Menurut dia, perilaku manusia dibentuk dari sebuah komunikasi. Dia mengibaratkan, jika ada bayi yang baru lahir diletakkan dalam lingkungan orang jahat, bayi tersebut akan tumbuh sebagai orang jahat. Hal ini karena proses komunikasi yang dijalani bayi itu adalah untuk menjadi penjahat pula.

Emrus menyesalkan sikap Ahok (sapaan Basuki) yang mengucapkan kata kotor dalam live wawancara televisi. Menurut Emrus, Ahok merupakan seorang pemimpin yang memiliki tugas mendidik dan mengayomi masyarakatnya. Dengan berucap seperti itu, kata Emrus, dikhawatirkan bahasa toilet menjadi lazim digunakan.

Hal ini karena sudah ada contoh langsung dari seorang pemimpin. Hal inilah yang ia nilai lebih berbahaya dari koruptor. Seorang koruptor bisa langsung dihukum jika terbukti korupsi sementara berkomunikasi dengan tidak beretika bisa dicontoh masyarakat banyak dan menjadikannya budaya baru.

Menurut Emrus, ada dua model pemikiran yang beredat di masyarakat mengenai hal ini, yaitu lebih baik seseorang berkata kotor dan kasar selama ia memerangi korupsi daripada seseorang yang berkata santun akan tetapi justru melakukan korupsi.

"Pilihan itu menyesatkan. Kenapa? Karena menafikkan bahwa ada pilihan ketiga, yaitu memberantas korupsi tapi tegas dan sopan," ujar Emrus.

Emrus mengatakan, pemberantasan korupsi lebih baik dilakukan dengan sikap yang tegas dan santun.

Selain itu, dia juga menyesalkan adanya sanksi yang diberikan kepada Kompas TV oleh Komisi Penyiaran Indonesia terkait ucapan tersebut. Emrus menilai, Kompas TV tidak bersalah karena ucapan tersebut terlontar dari seorang gubernur. Seorang gubernur diposisikan sebagai pejabat negara yang paham etika sehingga tidak mungkin berbuat hal yang melanggar etika. "Hukuman paling tinggi itu seharusnya sampai teguran lisan saja," ujar Emrus. (*)