Laporan wartawan Tribunpekanbaru.com: Riki Suardi
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW), mendesak agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, serta KPK, harus segera menjelaskan kepada publik tentang adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Mabes Polri dan KPK di Direktorat Lalulintas Polda Metro Jata. Sebab, operasi tangkap tangan itu, telah terjadi sejak dua minggu lalu.
"Sepertinya, Polri dan KPK terkesan menutup-nutupi kasus tersebut. Padahal, dari informasi yang dihimpun IPW, proses operasi tangkap tangan itu sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. Tim tersebut, terdiri dari tujuh orang dan mereka, sudah menyusup ke lingkungan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya sejak 1 April 2014," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (16/4/2014).
Ia mengatakan bahwa tujuh orang tim dari KPK dan Polri itu, baru berhasil mengungkap adanya dugaan suap pada 14 April 2014 sore. Saat itu, seorang pengusaha biro jasa berinisial T, muncul dan hendak memberikan uang suap kepada seorang pejabat berpangkat kombes di Polda Metro Jaya melalui seorang polwan berinisial I. Kemudian, sore itu juga keduanya ditangkap dan diamankan di Paminal (Pengamanan Internal) Propam Mabes Polri.
Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK dan Mabes Polri, menyita satu tas berisi dokumen, uang suap Rp 350 juta. Kemudian, dalam operasi tersebut, dua orang ditahan serta sembilan orang lainnya diperiksa. Namun, siapa-siapa saja yang ditahan dan yang diperiksa, sampai saat ini belum diketahui oleh publik.
"Yang jelas, satu dari sembilan yang diperiksa itu, adalah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Nurhadi Yuwono. Dia diperiksa oleh Paminal Polri secara intensi," beber Neta S Pane.
Informasi yang dihimpun IPW, lanjut Pane, operasi tangkap tangan ini dilakukan atas perintah Kapolri dalam rangka membersihkan institusi Polri,
khususnya jajaran lalulintas dari isu-isu suap, pungli, dan percaloan.
Dalam kasus ini, IPW berharap agar KPK mengambilalih kasus tersebut, agar bisa diketahui kemana saja aliran dana dari Dirlantas Polda Metro Jaya itu mengalir.
"Sebaiknya KPK mengambil alaih kasus ini, sehingga dapat diketahui kemana saja uang senilai Rp350 juta yang diketahui sebagai uang setoran harian biro jasa milik T ke oknum pejabat di Polda Metro Jaya. Apakah ada sejumlah jenderal polisi terlibat menerimanya? Itu yang harus dicari tahu KPK," harÀpnya.
Disamping itu, IPW juga meminta agar Kapolda Metro Jaya, mencopot Kombes Nurhadi Yuwono dari jabatannya. Sebab, sebagai pimpinan di Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, Nurhadi tidak mampu menjaga citra institusinya. "Kapolda harus mencopot Nurhadi dari jabatannya. Dia sudah mencoreng citra polis. Jika benar Nurhadi terlibat, sanksi keras harus diberikan kepada dia," pungkasnya. (RILIS)
Anda sedang membaca artikel tentang
IPW Desak Kapolri dan KPK Beberkan Operasi TT di Ditlantas Polda Metro Jaya
Dengan url
http://pakanbarupos.blogspot.com/2014/04/ipw-desak-kapolri-dan-kpk-beberkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
IPW Desak Kapolri dan KPK Beberkan Operasi TT di Ditlantas Polda Metro Jaya
namun jangan lupa untuk meletakkan link
IPW Desak Kapolri dan KPK Beberkan Operasi TT di Ditlantas Polda Metro Jaya
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar