Sampai Kapan DPD Bisa Dituntaskan Pemko Pekanbaru?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru, terjadi peningkatan. Bahkan dengan peningkatan itu, sejak saat itu, kalangan dewan sudah mewanti-wanti dan menyarankan, agar Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru jemput bola. Jangan sampai jatuh korban meninggal dunia, baru action.

Justru kini kekhawatiran tersebut menjadi nyata. Jika Januari lalu jumlah kasus DBD hanya 83 kasus, kini hingga pekan kedua Februari sudah mencapai 200 kasus lebih, plus 6 korban meninggal dunia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kasus ini menjadi PR tahunan Pemko Pekanbaru, melalui Satker yang bertanggung jawab, Diskes. Siapa yang patut disalahkan, pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Menurut saya, antara pemerintah dengan masyarakat sama-sama punya peran penting. Masyarakat dengan tingkat kesadarannya menjaga kebersihan di lingkungan, dengan menjalankan 3 M Plus (menguras tempat air, menutup, menguburkan barang bekas dan plusnya memberantas jentik nyamuk).

Sementara pemerintah, menjalankan tupoksi-nya dalam penanganan dan pencegahan DBD tersebut," kata anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani, Rabu (18/2/2015) kepada tribunpekanbaru.com.

Dia melihat antara masyarakat dan pemerintah tidak menjalankan tugasnya masing-masing. Sebagian masyarakat mengabaikan hidup bersih di lingkungannya, sementara Diskes tidak cakap membuat program dan terobosan.

"Ke depan, kita harapkan jangan terjadi lagi," pintanya. (*)

Untuk apa sekolah itu didirikan di Kampar? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi HARI INI. Simak lanjutannya di www.tribunpekanbaru.com.