TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, berencana mengubah penerapan Ujian Nasional (UN) yang mulai berlaku diterapkan di seluruh Indonesia. Hal dilakukan setelah adanya evaluasi terkait cara penilaian mutu pendidikan melalui penerapan UN.
"Konteksnya yaitu kementerian menyadari bahwa kita tidak bisa menilai kinerja mutu layanan pendidikan semata-mata menggunakan satu indikator. Jadi kita memiliki delapan standar pendidikan dan Ujian Nasional adalah salah satu dari indikator itu," kata Anies saat jumpa pers saat Pelaksanaan Ujian Nasional 2015, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, (23/1/2015).
Adapun indikator lain yaitu standar isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan. Kebijakan perubahan ini menurut mantan Rektor Universitas Paramadina itu karena UN bukan ukuran standar kelulusan murid untuk meningkatkan mutu pendidikan.
"Tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. Sekolah dan guru mengemban tugas untuk mengarahkan potensi siswa secara lebih baik. Sekolah menentukan kelulusan berdasarkan keseluruhan mata pelajaran termasuk karakter. Sedangkan UN sebagai alat ukur pemetaan, hanya melakukan ujian berdasarkan beberapa mata pelajaran. Dengan demikian UN tidak hanya menjadi tolak ukur penentuan siswa," kata penggagas program 'Indonesia Mengajar' itu.
Anies menuturkan, aktor pendidikan harus mengalami penguatan. Evaluasi hasil belajar murid, kata dia, juga harus menggunakan indikator lainnya untuk menilai kinerja pendidikan.
Anies menggarisbawahi hal tersebut merupakan suatu semangat untuk kembali ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 57 ayat 2 dan 61 ayat 1 disebutkan evaluasi hasil belajar dan kelulusan siswa dilakukan oleh guru dan sekolah.
Dalam sistem itu juga disebutkan alat evaluasi mutu pendidikan yang harus diliat sebagai satu ekosistem yang utuh. Anies menambahkan, siswa berhak untuk mengetahui capaian prestasi siswa tetapi pemerintah juga harus memenuhi hak itu.
"Standar kelulusan adalah bagian dari memenuhi hak peserta didik. Kita akan konsentrasi kepada semua komponen itu,"kata Anies. (kompas.com)
Anda sedang membaca artikel tentang
Ujian Nasional Tak Satu-satunya Tolak Ukur Mutu Pendidikan Indonesia
Dengan url
http://pakanbarupos.blogspot.com/2015/01/ujian-nasional-tak-satu-satunya-tolak.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ujian Nasional Tak Satu-satunya Tolak Ukur Mutu Pendidikan Indonesia
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ujian Nasional Tak Satu-satunya Tolak Ukur Mutu Pendidikan Indonesia
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar